Beranda lipsus Pesan Ketua KPUD Morut di Pelantikan PPK :  “Jadi PPK Adalah Amanah...

Pesan Ketua KPUD Morut di Pelantikan PPK :  “Jadi PPK Adalah Amanah “

33
0
50 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) foto bersama dengan Komisioner KPU dan jajarannya usai diambil sumpahnya dan dilantik oleh Ketua KPUD Morowali Utara,Yusril Ibrahim ,Sabtu ,29/02/2020 (foto:Rudini)

Kolonedale,Morut ,Portalsulawesi.com-  Ketua KPUD Kabupaten Morowali Utara Yusri Ibrahim, di Kolonodale, Sabtu, melantik 50 orang anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada 10 kecamatan di wilayah Kerja KPUD Morowali Utara.

Dalam sambutannya, Yusri mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara pilkada, khususnya PPK agar bekerja maksimal ,berintegritas,bertanggungjawab serta Jujur ,PPK diharapkan menjadi ujung tombak penyelenggara Pemilu dalam mengawal amanah rakyat untuk menentukan Pemimpin pilihan rakyat.

“Bagaimana agar pemimpin berintegritas dilahirkan, maka pelaksanaan pilkada harus berintegritas. Bagaimana pilkada berintegritas, penyelenggaranya harus berkualitas dan berintegritas,” pesan Yusril saat memberikan arahan di acara pelantikan PPK,sabtu (29/02/2020).

Yusril memotivasi semua pihak khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih untuk menjaga Integritas,Netral dan tidak terlibat dalam Politik praktis.

“bagaimana agar penyelenggara pilkada berintegritas, harus Netral dan menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran etik,menjaga marwah KPU serta  menjadikan tugas dan pekerjaan PPK sebagai ibadah “ Pesannya.

Ketua KPUD Morut juga berpesan agar para PPK yang telah dilantik untuk menjaga sikap dalam bermedsos,untuk itu dirinya menghimbau semua PPK yang telah dilantik untuk memberikan nama akun medsosnya ke KPU untuk di inventarisir.

“Bahkan untuk me-like calon tertentu pada facebook, tidak boleh sembarangan. Karena itu saya minta semua anggota PPK yang punya facebook, agar didaftarkan di sekretariat KPU supaya bisa dipantau,” ujarnya.

Tahun 2020,Pilkada serentak akan di ikuti 80 persen Calon Petahana,sedangkan beban pembiayaan Pilkada dibebankan kepada APBD pemda masing masing penyelenggara.

“Kondisi ini membuat penyelenggara pilkada sangat rentan untuk diintervensi oleh pemerintah daerah. Karena itu jaga integritas, kejujuran dan bersikap adil,” ujarnya.

Yusril juga berpesan agar semua jajaran penyelenggara Pilkada untuk menjaga sikap dan jangan menjerumuskan diri ke pusaran politik praktis apalagi “ melacur diri “,dampaknya akan membuat semua jajaran KPU gagal dalam mengemban tugas mengawal Pilkada Untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

“Jaga Diri,jaga marwah KPU dan selalu bekerja Amanah dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi “ pungkasnya .***

Penulis : Rudini

Editor   : Heru