Beranda News politik Bawaslu Periksa 12 ASN Diduga Tidak Netral, Ini Jawaban Kadis TPHP Muna

Bawaslu Periksa 12 ASN Diduga Tidak Netral, Ini Jawaban Kadis TPHP Muna

917
0
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna La Ode Anwar Agigi usai diperiksa Bawaslu Muna, Foto : La Ode Alim

Sultra-Muna, Portalsulawesi.com–  Sebelunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna sudah memproses 10 dugaan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait asas netralitas yang salah satunya juga termaksud Syarifudin Udu Dirjen bina keuangan daerah kemendagri RI, Ini dilakukan Bawaslu Muna dalam menjalankan kewenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang sudah memasuki tahapan penyelenggaraan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Muna Aksar mengatakan, Usai 10 rekomendasi yang sudah dilayangkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KANS), Bawaslu Muna kini memeriksa Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), dulunya dikenal dengan dinas pertanian Kabupaten Muna dan camat towea, diduga melanggar asas netralitas ASN.

“Dugaan pelanggara ASN yang diperiksa beragam, ada yang memfasilitasi kegiatan silaturahmi salah satu bakal calon, ada yang komen difacebook, ada penyampaian disebuah pertemuan yang diduga melakukan penyampain keberpihakan, ada yang mendeklarasikan sebagai bakal calon kepala daerah dan mendekati partai politik, ini diduga  melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN,” kata Aksar dalam keterangan Persnya, rabu (12 Februari 2020) dikantornya.

Menurut penjelasan umum paragraf lima dalam undang undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang ASN diterangkan bahwa, dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada
tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dijelaskan pula dalam pasal 2 undang undang ini huruf (f) yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selanjutnya UU ini dalam pasal 123 ayat (3) menjelaskan, Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Namun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XIV/2014 memutuskan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mengutip PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang ditulis dalam bagian larangan PNS yang tercantum pasal 4 dan lebih khusus mengatur larangan ASN dalam Pilkada diterangkan pada ayat 15. berbunyi ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a.terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b.menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dalam aturan perundang undangan yang disebutkan diatas, tidak ada yang menyebutkan larangan ASN terhadap pasangan bakal calon (Balon) yang terhubung dengan asas netralitas, semua mengatur tentang larang ASN berpihak kepada pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah. Sebab saat ini belum ada penetapan calon sehingga segi netralitas banyak dipertanyakan kalangan masyarakat muna. Untuk penetapan calon kepala daerah oleh KPU Muna rencanya berlangsung tanggal 8 juli 2020.

Namun Bawaslu Muna melalui aksar tetap berpegang pada analisa yang dimiliki Bawaslu Muna, bahwa tanpa ada penetapan calon, asas netralitas bisa dilanggar, terkait aturannya, sudah banyak Bawaslu Muna sebutkan di media online, tidak perlu lagi saya sebutkan.

“Bawaslu Muna menjalankan kerja pengawasan netralitas ASN sesuai Surat edaran Bawaslu RI tentang pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pilkada tahun 2020 nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 dengan sifat sangat segera tertanggal 15 januari 2020 tertanda Abhan ketua Bawaslu RI dan juga sudah sesuai aturan perundang undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Mengutip dari media online telisik.id yang berjudul “SU Absen di Bawaslu, Enam Dari Sembilan Telah Diproses” yang tayang pada, selesa (4 Februari 2020), Ketua Bawaslu Muna Bram sapaan akrab Al Abzal Naim tak menafikan, saat ini belum ada penetapan calon. Akan tetapi, proses klarifikasi yang dilakukan terkait dengan ASN netralitas. Lagian, dalam memintai keterangan, Bawaslu mengacu pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN, surat edaran MenPAN-RB no B71 M.SM.00.00 / 2017 tentang penelusuran netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak, surat edaran KASN no B-2900 / KASN / 11/2017 tentang pengawasan netralitas ASN dan surat edaran Bawaslu RI no SS.0035 / K.Bawaslu / PM.00.00 / 1/2020 tentang pengawasan netralitas ASN dan TNI / Polri.

Dalam isi surat edaran Menpan RB nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 perihal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan wakil presiden 2019,Yang di kutip pada huruf C. Bahwa, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korsp dan kode etik PNS angka 1. Berdasarkan pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dalam partai politik,

Dalam surat Kemenpan RB memberikan contoh, semisal : (a) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain, sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah. (b) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah. (c) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala. (d) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik. (e) PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/ foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online  maupun media sosial. (f) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. (g) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Usai diperiksa Bawaslu Muna, rabu (12 Februari 2020), Kepala Dinas TPHP Muna La Ode Anwar agigi menyatakan, kita harus mendukung Bawaslu dalam mengadakan penyelenggaraan Pilkada bersih 2020.

Sebelumnya saya belum tahu, terkait pemanggilan saya, setelah dijelaskan pihak Bawaslu Muna, akhirnya saya mengerti, bebernya.

Pemanggilan ini, terkait postingan Anwar Agigi di facebok yang tanggal 6 Februari 2020, dimana tulisannya berjudul, “Bupati Muna Jagung dan Kesejateraan”.

Dia menuturkan, dalam postingan di FB  itu, banyak gambar dan tulisan, namun yang dipersoalkan adalah #RE2P.

“Saya mengklarifikasi kepada Bawaslu, bahwa jargon itu, tidak ada hububgannya dengan politik calon, karena jauh sebelum digunakan oleh orang lain, jargon itu sudah kita gunakan dalam kegiatan pertanian,” tegasnya.

Dia melanjutkan, walaupun tulisannya #RE2P, tapi kami membacanya itu adalah REDUAP, itu merupakan akronim dari Reformasi Dua Kali Produksi Pertanian.

“Artinya, kali yang pertama adalah peningkatan produksi pertanian dua kali lipat, contoh tanam satu hektar jagung menjadi dua hektar, dan kali yang kedua adalah peningkatan nilai tambah atas nilai produksi yang dihasilkan, minimal dua kali, contohnya, semula hanya biji pipil kemudian dikembangkan menjadi pakan ternakan dan bisa menjadi pangan,” terangnya.

Untuk diketahui 10 ASN yang sudah direkomendasikan Bawaslu Muna ke KANS adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin Udu (SU) dan 9 ASN yakni, Kadishub Mubar, La Ode Hanafi, Abidin Onto (ASN Mubar), Ali Moktar Jaya (ASN) Mubar), Sahibuddin Saga (ASN Mubar), LM Syahruddin, Kabid Akuntansi BPKAD Mubar dan Saidiman, staf di Sat Pol PP Damkar Muna, Asiten I Pemkab Mubar, La Ode Takari, La Rata dan La Rafini (ASN Mubar).

Laporan : La Ode Alim