Beranda News hukum kriminal Penetapan Tersangka Persetubuhan Anak Digelar di Polres Muna, Wakil Bupati Butur Belum...

Penetapan Tersangka Persetubuhan Anak Digelar di Polres Muna, Wakil Bupati Butur Belum Ditahan

2212
0
BERBAGI
Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho di ruang kerjanya, Foto : La Ode Alim

Sultra-Muna, Portalsulawesi.com- Penetapan tersangka kasus persetubuhan anak dibawah umur yang diduga dilakukan wakil Bupati Buton Utara (Butur) inisial R digelar di Polres Muna dan tersangka belum dilakukan penahanan.

Saat pelaporan persetubuhan anak yang diduga dilakukan oleh wakil Bupati Butur inisial R, dilaporkan keluarga korban tanggal 26 September 2019 di Polsek Bonegunu, kemudian dilimpahkan ke Polres Muna akibat dari tidak adanya unit PPA. Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho menuturkan Pertama yang diperiksa seorang perempuan berinisial L atau W setelah kita tindaklanjuti dikirim SPDP ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), kemudian berkas perkaranya kita kirim sebagai tahap satu.

“Dari tahap satu JPU menyatakan ada petunjuk teknis P19 yang harus dilengkapi, bahwa untuk kasus ekploitasi anak harus ada rangkaian, ada korban, penghubung dan ada pengguna. Petunjuk itu yang kita lakukan gelar, setelah kita penuhi petujuk JPU beberapa hari belakangan, saya memimpin langsung gelar perkara yang dilakukan Polres Muna, yang dihadiri Kasat Reskrim, Siwas, Propam, dan beberapa perwira turut memberikan tanggapan, pandangan dan masukan,” jelas Debby Kepada Portalsulawesi.com, sabtu (21/12/2019) diruang kerjanya.

Dia melanjutkan, Bahwa petunjuk dari jaksa, kita akan tindaklanjuti, LP tetap satu tapi berkasnya ada dua, kita split karena ini rangkaian kejadian. Yang tersangka L atau W nantinya kita akan split, dalam menyelesaikan kasus ini, kita punya cara sendiri dan kita sudah gelar perkara bahwa oknum wakil Bupati Butur inisial R sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

“Pejabat wakil Bupati Butur inisial R sudah kita tingkatkan kasusnya ketahap penyidikan dan SPDPnya sudah kita kirim ke kejaksaan,” ungkapnya.

Dia menerangkan, wakil Bupati Butur inisial R belum dilakukan penahanan, untuk seorang pejabat pemerintah daerah, penahanannya harus ada prosedur dengan mengirim surat ke Mendagri, tinggal tunggu tanggapannya untuk langkah selanjutnya, karena SOPnya seperti itu.

“Peranan Polda dalam kasus yang melibatkan oknum wakil Bupati Butur, tetap Polres Muna akan meminta masukan, sebab kita punya satuan atas memberikan arahan atau asistensi terhadap penyidik Polres terhadap langkah hukum kedepannya,” beber orang nomor satu di Polres Muna.

Dalam penanganan semua kasus di Polres Muna, kita harus serius, apalagi kasus pesetubuhan anak. Kita akan menghilangkan penanganan kasus yang hasilnya akan menjadi pertanyaan di masyarakat, sehingga dalam melangsungkan pemeriksaan ini penuh dengan kehati hatian, sebab kasusnya sudah penetapan tersangka, tutupnya.

Laporan : La Ode Alim