Beranda lingkungan Dua Proyek Dirjen Penyediaan Rumah Tahun 2019 di Sulteng terancam Putus Kontrak

Dua Proyek Dirjen Penyediaan Rumah Tahun 2019 di Sulteng terancam Putus Kontrak

935
0
BERBAGI
Proyek rumah susun di desa Bantuga yang baru mencapai progres 13 persen dibulan oktober,proyek milik Dirjen Penyediaan Rumah Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Rumah Sulawesi Tengah dikabupaten Tojo Unauna yang terancam Putus Kontrak. (DOK.Portalsulawesi)


Touna,Portalsulawesi.com- Lambannya proses pengerjaan dua paket proyek yang didanai dari Pos APBN tahun anggaran 2019 diwilayah Kabupaten Tojo Una una berpotensi kepada putus kontrak,seperti yang disampaikan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyedia Perumahan Propinsi Sulawesi Tengah ,Hujurat ST Kepada portalsulawesi.

Menurut Hujurat,kedua proyek tersebut terancam putus kontrak akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Dua Proyek tersebut adalah pembangunan Rumah susun di desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete serta pembangunan rumah khusus didesa Wakai Kecamatan Una Una Kabupaten Tojo Una Una,kedua proyek yang mendapat kucuran dana milyaran rupiah memasuki akhir bulan Oktober 2019 progres pekerjaan fisiknya masih sangat minim.

Untuk proyek pembangunan rumah susun desa Bantuga,pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan dana sebesar Rp.3.271.501.000 yang dimenangkan CV.D’Lima Engineering,sementara proyek Pembangunan Rumah khusus di desa Wakai dikerjakan Kontraktor pelaksana CV.Putra Saorajae dengan nilai Kontrak Rp.2.820.792.000,-.

Proyek tersebut dalam masa pelaksanaannya memiliki perbedaan tenggat waktu pelaksanaannya, proyek rumah khusus didesa Wakai dikerjakan 120 Hari kerja sejak 4 Juli 2019,sedangkan untuk Rumah susun desa Bantuga memiliki waktu lebih lama yakni 150 hari kerja dengan waktu mulai pekerjaan 11 Juli 2019.

Menurut Hujurat,pihaknya selaku Kasatker telah berkoordinasi dengan PPK dan Konsultan serta Pihak rekanan untuk memacu pekerjaan,bahkan surat teguran telah dilayangkan kepada Kontraktor pelaksana di dua proyek tersebut.

“Iya, sdh kami lakukan langkah” percepatan dan mereka harus melakukan pekerjaan 2% perhari, ini juga kita sdh kasih scm dan apabila sampai awal nopember tidak tercapai volume, kami akan putus kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan untuk disetor ke negara dan perusahaan di blacklist ” jelas Hujurat tegas.

Sementara itu,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Wirda kepada portalsulawesi mengaku bahwa pihak rekanan terkesan tidak kooperatif saat pihaknya melakukan teguran,bahkan dirinya juga sudah wanti wanti jika tidak capai bobot yang ditoleransikan dalam kontrak,maka fihaknya tidak segan segan melakukan putus kontrak.
” untuk pekerjaan rusun dibantuga,pekerjaan baru mencapai 13% pak,kita sudah berikan SCM 1 ,skrg sudah mau SCM 2 ” kata Wirda , Rabu (23/10/2019).

Bahkan Wirda mengancam akan melakukan pemutusan kontrak jika kontraktor pelaksana tetap bandel.”Klu sdh dilevel SCM 3 berarti putus kontrak pak ,Krn surat teguran jg sdh sering diberikan,kiat proses percepatan pengawasx jg ada dilapangan tp kontraktorx yg kurang peduli ” katanya.

Dari pantauan portalsulawesi didua proyek tersebut,pihak kontraktor pelaksana susah ditemui dengan alasan yang tidak jelas,bahkan para pekerja didua lokasi tersebut mengeluhkan gaji mereka yang belum terbayarkan.

“Materialnya sering tidak ada,gaji kami lambat pak,bagaimana kami bisa kerja maksimal” curhat salah satu pekerja dilokasi pembangunan rumah khusus nelayan di desa wakai.

Belum ada penjelasan dari pihak pelaksana mengapa kedua proyek tersebut lambat,tidak ada fihak yang mau dikonfirmasi ketika ditemui dilokasi proyek.”maaf bos masih dimakassar,kami dilarang beri keterangan sembarang ” kilah salah seorang wakil perusahaan di lokasi proyek yang enggan menyebutkan namanya.***

Penulis : Heru